SEBANYAK 21 perempuan pekerja teater se-Sumatra mengikuti workshop Panggung Perempuan yang diselenggarakan Teater Satu bersama Hivos Belanda, di Taman Budaya Lampung, 14-21 November 2008.

Ke-21 peserta itu berasala dari Teater Generasi (Sumatera Utara), Kominitas Seni Intro (Sumatera Barat), Teater Sakata (Sumatera Barat), Teater Selembayung (Riau), Teater Oranye (Jambi), Teater Andung (Bengkulu), Teater Kurusetra (Lampung), Teater Baru (Sumatera Selatan), SPI Labuhan (Sumatera Utara), dan LSM-nya antara lain WCC Palembang, APM Merangin, dan Damar Lampung.

Peserta panggung perempuan diberi materi tentang penyutradaraan dan penulisan lakon oleh Iswadi Pratama, Yudi Aryani, Yusep Muldiawan, Arthur S. Nalan, Joko Kurnain, dan Lena Simanjuntak.

Menurut Kepala Operasional Teater Satu, Imas Sobariah, selain dibekali materi penyutradaraan dan penulisan lakon, juga ada diskusi tentang perspektif gender yang diisi oleh Direktur LSM Damar S.N. Laila. Peserta juga saling bertukar pikiran tentang dunia teater. Pada Januari mendatang, kata Imas, para peserta yang telah memperolah pembekalan akan melokakaryakan ide cerita teaternya. Dilanjutkan dengan pementasan teater di Taman Budaya, April 2009.

MUNGKIN Prihatin dengan perkembangan negara-bangsa Indonesia saat ini, masyarakat adat Bissu, Sulawesi Selatan, akan menggelar upacara adat Ma'Panini atau tolak bala pada 6-8 November 2008 di kampung komunitas Bissu, Sulawesi Selatan. Upacara ini akan dipimpin Puang Matoa Bissu Saidi. Bagi mereka yang ingin menyaksikan upacara ini, dapat menyaksikannya ke lokasi. *

MESKIPUN DPR RI telah mensahkan UU Pornografi, para aktifis ANBTI tidak akan menyerah begitu saja. Sebab menolak UU Pornografi adalah menjaga kebhinekaan di nusantara.
Oleh karena itu, ANBTI kini sudah mempersiapkan judicial review terhadap UU yang juga mengamcam hak asasi manusia (HAM) itu.
“Kita akan melakukan judicial review, dan kita mengharapkan kawan-kawan jaringan di daerah yang merasa dirugikan dapat bergabung dan berjuang bersama,” kata Nia Sjarifuddin, coordinator harian ANBTI.
“Perjuangan kita sama seperti para pendiri bangsa ini, membangun sebuah bangsa yang berdiri atas keberagaman. UU ini jelas bertentangan semangat itu, bertentangan dengan semangat ideology Pancasila,” tegasnya.
Mereka yang ingin bergabung untuk melakukan judicial review dapat mengontak ANBTI melalui Nia (08159437498) atau Awiara (081410072627).*

Pers Release ELSAM
No. 08/DE/ELSAM/ X/2008

Pengesahan UU Pornografi adalah Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia di
Indonesia

Sidang paripurna DPR RI pada hari ini, Kamis 30 Oktober 2008, telah
mengesahkan RUU Pornografi menjadi Undang-undang Pornografi. ELSAM memandang pengesahan UU Pornografi sebagai preseden yang mengkhawatirkan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Isi UU Pornografi menunjukkan adanya upaya untuk mencampuri kehidupan pribadi dan kebebasan dasar manusia. Intervensi ini merupakan bentuk kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia dalam melindungi kebebasan individu.

Dalam proses pembahasan RUU Pornografi telah muncul perdebatan pro dan kontra terhadap RUU ini. Penolakan terhadap RUU Pornografi tidak berarti dukungan terhadap pornografi. Bahkan, dalam setiap kelompok masyarakat, suku, maupun agama senantiasa terdapat mekanisme sosial maupun pengaturan yang bersifat kultural maupun spiritual untuk mencegah praktek pornografi. Namun, tidak satupun warga negara Indonesia yang menginginkan kehidupan pribadinya dicampuri oleh aparat negara atau pihak lain atas nama pornografi.

Pengesahan UU Pornografi adalah kodifikasi yang tidak akurat atas upaya perlindungan dari praktek pornografi di dalam masyarakat. ELSAM memandang bahwa kodifikasi ini mengandung 2 hal:
1. Merupakan upaya penyeragaman nilai dan cara dalam melindungi masyarakat dari pornografi, yang artinya tidak mengakui atau merendahkan otoritas kebudayaan masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi warganya dari pornografi.
2. Memberikan beban tambahan bagi aparatus penegak hukum untuk mengawasi praktek kehidupan sosial masyarakat yang beranekaragam dan multi tafsir.

Dengan mengingat :
a. Pasal 1 UU Pornografi mengenai definisi pornografi terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi penafsiran dan mengundang kontroversi.
b. Pasal 14, bahwa seni, budaya, adat istiadat dan ritual tradisional dikecualikan dari tindakan pornografi. Sedangkan dalam kenyataan semua praktek tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari keseharian hidup masyarakat di seluruh Indonesia.
c. Pasal 21-23 tentang peran serta masyarakat tidak dirumuskan secara akurat, sehingga efektifitasnya sangat lemah dan dapat memicu konflik di antara masyarakat dalam melakukan penafsiran atas pornografi.

Oleh karena itu, ELSAM selaku organisasi yang memperjuangkan Hak Asasi
Manusia menyatakan:
. Menyesalkan telah dibuatnya UU Pornografi yang gagal memberikan jawaban bagi persoalan pornografi.
. Menyesalkan lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang mengabaikan prinsip dasar pembuatan UU, yaitu: efektifitas
. Menyesalkan pembuatan UU Pornografi yang bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita UUD 1945 maupun UU No.39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
. Menyesalkan pembuatan UU Pornografi yang mengancam kebebasan dasar manusia sebagaimana yang dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia.

Jakarta, 30 Oktober 2008

Agung Putri Astrid Kartika
Direktur Eksekutif ELSAM
Hp: 08111984393

rusdi marpaung
imparsial
ph: 6221 3913819
fax: 6221 31900627
rusdi@imparsial. org
www.imparsial. org
www.munir.or. id

Salam,
Kawan-kawan dapat mendukung petisi RUU Pornografi. Caranya dapat mengunjungi http://www.petitionspot.com/petitions/tolakruuporno. Di bawah ini petisi yang diposting oleh Dewi Astuti sejak 21 Oktober 2008 lalu. Hingga Minggu (26/10/2008) dini hari, mereka yang menyatakan menolak mencapai 410 orang dari berbagai latar belakang, dari ibu rumah tangga, aktifis prodemokrasi, hingga aktor politik.

Tolak RUU Pornografi!

Kami Rakyat Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan PENOLAKAN terhadap RUU tentang Pornografi yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

Penolakan ini didasarkan karena RUU tentang Pornografi ini:
1. Bertentangan dengan cita-cita dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Berpotensi memecah belah bangsa dengan memberikan pengecualian-pengecualian yang justru melecehkan keberagaman budaya bangsa Indonesia
3. Menghancurkan kewibawaan hukum karena menyebabkan ketidakpastian hukum serta adanya kriminalisasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban industri pornografi.
4. Merendahkan kemanusiaan rakyat Indonesia dengan menafikan kemampuannya mengontrol nafsu birahi.
5. Merusak proses demokrasi akibat arogansi dan ketidakcakapan pembuat kebijakan dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
6. Membodohi rakyat Indonesia dengan menggiring pembahasan pornografi hanya dalam kerangka moralitas dan mengedepankan pendekatan kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah.
7. Mengorbankan masa depan bangsa dengan menyederhanakan persoalan penyelenggaraan negara hanya pada persoalan pornografi.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, kami rakyat Indonesia mendesak:
1. DPR RI dan Pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU tentang Pornografi
2. Aparat Penegak Hukum melaksanakan secara serius dan komprehensif aturan-aturan hukum yang terkait dengan industri pornografi, dengan memfokuskan pada perlindungan dan jaminan keadilan bagi korban, khususnya perempuan dan anak.
3. Komisi Penyiaran Indonesia mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk memastikan arus layanan informasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa
4. DPR RI dan Pemerintah menyusun aturan perundang-undangan yang sungguh-sungguh memberikan perlindungan hukum serta penghormatan atas hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

www.kew.org

Kawan-kawan,
Di tengah perdebatan RUU Pornografi yang semakin menghangat di
masyarakat, Komnas Perempuan memandang penting kajian kritis para
akademisi guna memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada publik
perihal esensi RUU pornografi ini dari sudut pandang hukum, politik
demokrasi, sosial dan budaya.

Komnas Perempuan akan mengadakan dialog publik dengan tema "RUU
Pornografi: Sebuah tinjauan kritis dari perspektif hukum, demokrasi
politik dan sosial budaya" dengan narasumber :

1. Bpk, Yudi Latif, Phd , Direktur Eksekutif Reform Institute, Mantan
Deputi Rektor Universitas Paramadina
2. Prof. Dr. Benny Hoed , Guru Besar Emeritus Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Indonesia
3. Prof. Dr. Sulityowati Irianto , Fakultas Hukum Universitas Indonesia
4. Dian Rositawati, SH, MA, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Moderator : Dra. Neng Dara Affiah, Msi (Komnas Perempuan)
Pengantar Diskusi: Kamala Chandrakirana (Ketua Komnas Perempuan)

Untuk itu, kami mengundang semua masyarakat untuk menghadiri dialog
publik yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal: Senin, 20 Oktober 2008
Waktu: Pukul 12.30 - 16.00 WIB
Tempat: Ruang Rapat Pleno KOMNAS HAM, Jl. Latuharhari 4B, Menteng,
Jakarta Pusat


Mohon bantuannya untuk menyebarluaskan informasi ini, supaya semakin
banyak kawan-kawan kita yang dapat hadir.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan
terima kasih.

Contact person : yenny ( 0812 976 4028 )
--
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
National Comission on Violence Against Women
Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta 10310, Indonesia
telp. +62 21 3903963 | Fax. +62 21 3903922
www.komnasperempuan .or.id
mail@komnasperempua n.or.id

Oleh T. Wijaya

TEWASNYA puluhan orang saat antri zakat beberapa waktu lalu, mengejutkan banyak pihak. Termasuk para pimpinan negara ini. Mereka pun berteriak, dan mencari pihak yang bersalah. Semuanya menangkis, dan menjawab bukan sebagai pihak yang bersalah.
Saya tidak terkejut. Sungguh, saya tidak terkejut. Sebab setiap hari kemiskinan di Indonesia melahirkan pertunjukkan teater yang benar-benar mengejutkan, dan sulit dijangkau dengan akal moral. Kemiskinan membuat banyak janda menjadi pelacur, membuat orangtua menjual anaknya, menjadi jongos di negeri orang, merampok, mencuri, membunuh secara berantai, dukun penipu, ulama penipu, pedagang penipu, pejabat korupsi, politikus pemeras, hingga aktifis proyek kemanusiaan dan lingkungan.
Saya justru terkejut jika masih ada orang yang menjaga harga dirinya meskipun miskin atau serba kekurangan. Anehnya, orang-orang seperti ini akhirnya dikatakan naif, bodoh, tolol, atau sok suci.
Lalu, fakta tersebut kemudian dilihat dari sisi moralnya, yang mengatakan pelacur berdosa, membunuh berdosa, mencuri berdosa, korupsi berdosa, menipu berdosa. Cara memandang persoalan dari sisi moral ini terlihat dari sikap pemerintah yang banyak “menghimbau”, pemerintah daerah berlomba membuat peraturan tentang pornografi, termasuk pemerintah pusat yang ingin menggolkan UU Pornografi. Benarkah? Yang terjadi justru peraturan moral ini merusak tatanan nilai moral yang sudah terbangun di masyarakat selama puluhan abad. Berbagai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di nusantara, terutama kawasan timur Indonesia, secara perlahan akan dimakan oleh peraturan berbasis moral ini.
Saya menolak peraturan berbasis moral itu, sebab saya menemukan fakta bahwa setiap warga Indonesia tidak bercita-cita atau berkeinginan menjadi seorang pelacur, perampok, pencuri, maupun penipu. Apalagi, sejak dahulu, para leluhur bangsa ini berdoa dan membangun kebudayaan yang mulia dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Jadi, bagaimana mengatasi persoalan dampak dari kemiskinan tersebut? Bagi saya, satu-satunya cara yakni menemukan dan kemudian menghancurkan penyebab kemiskinan.
Dan, sudah sering disebutkan oleh kita, penyebab kemiskinan global, termasuk di Indonesia, yakni adanya kolonialisasi oleh kekuatan modal, yang kini bukan hanya berada di negara-negara Barat, juga di negara Timur.
Melawan kekuatan modal ini tentunya dengan kekuatan modal juga. Indonesia kaya, dan modal kita banyak. Tapi pengelolaan yang salah, menyebabkan kekayaan itu terbang ke kas kekuatan modal asing.
Sayangnya, di tengah kesadaran melawan kekuatan modal ini, para pemodal asing ini justru sudah melakukan investasi terhadap calon pemimpin di Indonesia, termasuk di daerah. Mereka memodali sejumlah elemen kekuatan demokrasi, seperti media, partai politik, organisasi massa, akademisi, dan perusahaan nasional. Jika mereka menginginkan si “A” menjadi pemimpin, semua kekuatan itu pun bergerak, ditunjang rakyat miskin yang gampang diberi janji yang enak, dan suka yang instan. Para pemimpin ini kemudian berkuasa, dia pun mewakili kekuatan modal, bukan mewakili rakyat Indonesia yang miskin. Dalam mengatasi persoalan, mereka selalu menghindar menghancurkan penyebabnya, tapi lebih focus menyelesaikan dampaknya, sehingga persoalan kemiskinan di Indonesia tidak akan pernah selesai.
Kini, harapan justru kembali kepada kita. Maukah kita terus dijajah, dan melawan para penjajah modal itu? Maukah kita berjuang dengan kemampuan atau modal sendiri, tanpa harus bergantung dengan bantuan kekuatan modal? Ini semua bergantung pada kita.
Bukankah ini juga persoalan moral? Ya, tapi persoalan moral ini bukan sebatas pornografi, ini sudah menyeluruh. Bagi saya yang muslim, saya melakukan kesalahan dari semua ajaran Allah yang terdapat pada Alquran. Oleh karena itu, solusinya saya harus masuk Islam lagi, dan belajar Islam secara baik. Mungkin begitu juga dengan mereka yang menyakini berbagai ajaran atau kepercayaan. Modalnya, kita secara bersama mengaku bersalah. Bertaubat. Memulai dari kebenaran dan berakhir pada kebenaran.
Saya percaya, tidak satu pun ajaran dari Tuhan, baik yang diturunkanNya di Papua, Kalimantan, Sumatra, Jawa, Timur Tengah, Tiongkok, mengajak manusia untuk melakukan kesalahan atau kesesatan, baik terhadap Tuhan, lingkungan hidup, dan sesama manusia.
Hanya, yang menyakitkan, musuh kita saat ini terlalu dekat dengan kita—seperti saya singgung di atas—yakni para agen modal asing yang memimpin kita. Yang mana kulit, wajah, rambut, dan kepercayaannya, sama dengan kita. Marilah terus membaca, mungkin jalan pertamanya.*

Kepiting kari, ikan bakar, dan hidangan mak nyess lainnya habis disantap oleh para undangan yang datang ke Jl. Tebet Barat Dalam VII C No. 25 dalam rangka selamatan ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika) pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan kantor barunya dan juga sekalian syukuran atas diangkatnya Ibu Maria Farida sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Acara sederhana tapi meriah ini didatangi oleh kerabat dan jaringan ANBTI dan Ibu Maria Farida. Selain menu andalan bikinan Ellen tersebut juga tidak ketinggalan sambal Manado yang sukses membuat para penyantap huh hah huh hah, namun walaupun begitu tidak membuat mereka kapok untuk nambah lagi dan nambah lagi.

Menjaga Alam, Mengabdi Tuhan
Oleh T. WIJAYA

“Setiap yang kami lakukan semata untuk Tuhan Yang Maha Esa. Kami menjaga ikan-ikan di laut, menjaga karang-karang di laut, menjaga persaudaraan kami, semata untuk Tuhan,” kata Sandhy Mamalanggo dari komunitas adat Musi, Sulawesi Utara, saat menjelaskan komunitasnya di hadapan 18 perwakilan komunitas adat lainnya, ketika mengikuti workshop di Villa Eden, Kaliurang, Yogyakarta, yang diselenggarakan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) 1-7 Juli 2008 lalu.
“Kami juga demikian. Hampir setiap perilaku kami adalah ritual untuk Tuhan Yang Maha Esa. Mulai dari kelahiran, berladang, hingga kematian,” jelas Mosom dari komunitas adat Dayak.
Seperti gayung bersambut, perwakilan komunitas adat lainnya juga mengakui hal yang sama. “Alam adalah sebuah keseimbangan, perlu dijaga. Manusia harus berperan menjaga keseimbangan itu. Itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia,” Emanuel Un Bria dari Lembaga Adat Liuvai Timor.
Hanya, persoalan mulai muncul ketika para investor mulai memasuki tanah adat mereka. “Pada wilayah kami, kini banyak sekali orang asing yang masuk. Mereka mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Dalilnya buat melakukan penelitian, tapi masyarakat resah sebab kondisi laut mulai tidak stabil,” kata Sandhy Mamalanggo.
Sementara Mosom sangat khawatir dengan langkah para investor di Kalimantan, seperti pertambangan dan perkebunan, akan memusnahkan keberadaan komunitas adat Dayak. “Terus-terang kehidupan kami sudah hancur. Kami tidak antipendatang, tapi mereka sudah menghabisi kami. Kami kini mencoba bertahan dengan apa yang tersisa,” kata Mosom.

Tuhan Marah
Mengenai keberadaan Indonesia yang kian terpuruk, para perwakilan komunitas adat itu menilai lantaran pemerintah tidak pernah mendengar suara dari komunitas adat. Misalnya pemerintah terus memberikan ruang yang besar bagi para investor buat mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, tanpa mempertimbangkan kearifan lokal yang ada.
“Coba kalau pemerintah mendengar apa yang disuarakan komunitas adat, mungkin Indonesia tidak terpuruk seperti sekarang ini,” kata Melvin Katoppo dari komunitas agama Walesung, Sulawesi Utara.
Adapun yang harus didengar pemerintah dari komunitas adat, kata Melvin, yakni kepercayaan atau sistem komunitas adat dalam mengelola sumber daya alam, serta menghargai sistem atau cara mereka mengabdi Tuhan. “Jangan dirusak dengan cara lain, sehingga kami marah, begitupun alam,” kata Melvin.
Melvin pun mencemaskan adanya sejumlah politikus yang mencoba menyeragamkan budaya dan kepercayaan pada masyarakat Indonesia. Menurutnya, jika ini terus diupayakan para politikus itu, bukan tidak mungkin Indonesia akan bubar. “Tuhan marah,” katanya.
Maka, ke depan, kata Muharam Puang Lolo dari komunitas adat Bissu, Sulawesi Selatan, pemerintah Indonesia harus lebih menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Menghormati bagaimana mereka memperlakukan alam, dan membangun sistem sosialnya. Jangan mengambil kebijakan yang membuat komunitas adat menjadi rusak atau musnah. Sebab komunitas adat-lah yang masih menjaga keseimbangan alam.

Komunikasi Budaya
Meskipun kecewa, para perwakilan komunitas adat itu masih mempercayai dan mendukung keberadaan Republik Indonesia. Hanya, mereka menginginkan pemerintah Indonesia harus menata ulang konsep pembangunannya. Konsep pembangunan yang berpihak pada kebhinekaan, yang selama berabad-abad telah membentuk kebudayaan nusantara ini.
“Indonesia ini dilahirkan komunitas adat. Komunitas adat lahir jauh sebelum Indonesia lahir. Jadi, kalau pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan yang menghancurkan komunitas adat, maka yang hancur adalah negara ini,” kata Hemmy Koapaha dari komunitas adat Minahasa.
Tetapi, menariknya, sambil menunggu perubahan karakter pembangunan yang dijalankan pemerintah Indonesia, ke-19 perwakilan komunitas adat itu sepakat melakukan komunikasi budaya sebagai strategi menyelamatkan keberagaman budaya Indonesia. Bentuk komunikasi budaya yang akan diambil yakni dengan cara mengaktualkan komunitas adat melalui penulisan, foto, dan film, menggunakan media massa maupun internet. Menariknya, penulis maupun pembuat film dilakukan oleh komunitas adat itu sendiri. “Selama ini sudah banyak pihak yang mengaktualkan diri kami, tapi posisi kami hanya sebagai objek. Banyak hal yang belum terungkap seutuhnya,” kata Ikah Kartika dari komunitas adat Karuhun Urang Cigugur.
“Jangan heran dalam beberapa bulan ke depan, meskipun keberadaan kami jauh dari kota, semua orang dapat menyaksikan keberadaan kami melalui internet,” kata Lefmanut dari komunitas adat Tanimbar Kei, Maluku, yang selama sepekan bersama teman-temannya mengikuti workshop penulisan, pembuatan film, serta budaya, guna mewujudkan mimpi tersebut. Ke-19 komunitas yang masih peduli dengan Indonesia itu adalah Dayak Siang (Kalimantan), Dayak Ma’Anyan (Kalimantan), Kejawen/Kebudayaan Jawa (Yogyakarta), Cirendeu (Jawa Barat), Cigugur (Kuningan-Jawa Barat), Kajang (Sulawesi Selatan), Talotang (Sulawesi Selatan), Bissu (Sulawesi Selatan), Musi (Sulawesi Utara), Malesung (Sulawesi Utara), Talaud (Sulawesi Utara), Sonafnaineno (NTT), Lopo Timor (NTT), As Manulea (NTT), Tanimbar Kei (Tual-Maluku), Naulu-Seram (P. Seram-Maluku), Sawang (Belitung), Dewan Adat Papua (Sorong, Wamena, Jaya Pura), serta Anak Rimba (Jambi).
Demikianlah Tuhan telah memberi jalan bagi komunitas adat buat menjaga dirinya, dan menyelamatkan Indonesia. [*]

INILAH para pejuang komunitas adat, yang tetap bersatu mempertahankan Indonesia sebagai sebuah keberagaman budaya yang dilindungi konstitusi. Selama berhari-hari, mereka berdialog, berdiskusi mengenai masa depan Indonesia.(*)

INILAH para pejuang ANBTI yang tersebar di berbagai komunitas adat di Nusantara. Mereka berjuang bagi keberagaman yang telah membangun dan membesarkan Indonesia. Selama sepekan, 1-7 Juli 2008, mereka melakukan berbagai kegiatan di Jakarta, Yogyakarta, dan Pati. Di Jakarta, mereka melakukan pertemuan dengan anggota DPD, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, untuk menyatakan penolakan RUU Pornografi. Penolakan ini dilatarbelakangi, RUU itu mengancam keberagaman budaya pada masyarakat adat di Indonesia. Di Yogyakarta, para pejuang ANBTI ini mengadakan workshop pembuatan film di Kaliurang. Sebelumnya mereka bertemu dengan Sri Sultan Hamengkbuwono X, mengunjungi Keraton Yogyakarta, dan terakhir bertemu dengan komunitas adat Sedulur Sikep. (*)